Adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membuat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diwajibkan untuk membuat sertifikat halal pada produknya untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Namun, pada kenyataannya kewajiban sertifikasi halal ini tidak dapat dibarengi dengan keketatan pengawasan sertifikasi halal. Atas dasar kondisi ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui apakah Undang-Undang tersebut sudah efektif di Indonesia dan bagaimana Hukum Islam memandang pelaku kecurangan dalam proses sertifikasi halal.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum efektif karena dalam proses penerbitannya Auditor Halal tidak memeriksa serta mengawasi secara langsung proses produksi pada UMKM yang mendaftarkan produknya. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya. Sehingga tujuan dari UU JPH belum terwujud secara maksimal. Selain itu, dari sudut pandang Hukum Islam kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah sangat baik, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT didalam QS. al-Baqarah: 173 tentang kewajiban mengkonsumsi makanan halal.