Usaha laundry tentu menghadapi berbagai risiko, seperti kerusakan pakaian, kehilangan atau pertukaran pakaian, dan keterlambatan layanan, serta risiko lainnya. Namun, seringkali risiko-risiko ini tidak diatur secara rinci oleh pihak laundry, yang dapat mengakibatkan banyak keluhan dari konsumen.
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris atau non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik akad sewa jasa di Wisma Laundry sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 karena rukun dan syarat telah dipenuhi. Namun, ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun akad sewa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanggung jawab mengenai pemeliharaan dan kompensasi atas kerusakan pakaian masih menunjukkan perlu perbaikan. Pihak laundry harus memastikan pemberian kompensasi yang adil dan tepat jika terjadi kerusakan akibat kelalaian mereka. Sedangkan pertanggungjawaban Wisma Laundry terhadap konsumen sudah sesuai dengan Kompilasi Ekonomi Syariah. Pertanggungjawaban Wisma Laundry sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 313 ayat (3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma’jur, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Serta juga sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 313 ayat (2) Apabila ma’jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian musta’jir, maka mu’ajir wajib menggantinya.