KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara menjalankan produk pembiayaan akad ijārah dengan jaminan surat keputusan pengangkatan guru agar pembiayaan dikabulkan. Surat keputusan pengangkatan guru dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pengangkatan tenaga pendidik tersebut sebagai bukti yang sah adanya pengangkatan guru. Dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijārah tidak menyebutkan dalam ketentuan ketika melaksanakan akad ijārah harus menyertakan jaminan, maka yang menjadi focus permasalahan adalah akad ijārah di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara yang mewajibkan jaminan.
Metode penelitian penulis yaitu jenis empiris/non doktrinal yang menggunakan data-data dari lapangan, dan Pendekatan yuridis empiris meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, Peneliti menggunakan jenis data kualitatif, Sumber data mengunakan data primer dan sekunder. pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Tujuan skripsi ini adalah meninjau praktek jaminan di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara. Setelah dilakukan penelitian menggunakan analisis akad Ijārah dalam fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syari’ah. Maka, akad ijārah dalam pembiayaan ijārah di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara sudah sesuai dengan Hukum Islam. Ditinjau dari kemasalahatan jaminan sebagai penguat dalam pembiayaan apabila terjadi kelalaian dari anggota. Jaminan berfungsi sebagai rasa tanggung jawab dan rasa amanah untuk melakukan kewajibannya. Surat keputusan Pengangkatan Guru adalah sebagai tanda bukti adanya “penghasilan”, kedudukannya berjalan beriringan dengan syarat lainnya yang berlandaskan perjanjian kerjasama pemberian kredit guru yang sudah disepakati sebelumnya.