Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik transparansi penentuan biaya pengiriman di Ekspedisi JNE Jalan Gatot Subroto di tinjau dari hukum positif dan hukum islam. Di lapangan, masalah transparansi penentuan harga ini muncul karena kurangnya penjelasan dari agen JNE mengenai metode perhitungan penentuan harga dan informasi yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen yang tidak teredukasi mengenai perhitungan biaya pengiriman merasa terkejut dan tidak puas yang mana menimbulkan kesalahfahaman.
Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Ijarah dalam hal ini ialah tentang keterbukaan, namun konteks ijarah dalam penentuan biaya ini keterbukaan itu tidak di dapatkan, padahal dalam penentuan biaya itu ada beberapa komponen dan setelah diamati ada suatu kasus yang dialami oleh informan atau konsumen yang kemudian sampai mengonfirmasi ke JNE tentang kesalahfahaman praktik biaya pengiriman tersebut untuk memastikan porsi dari penentuan biaya tersebut.
Maka hasil dari penelitian ini ialah : 1) Praktik penentuan harga pada transaksi ekspedisi tidak transparan karena informasi mengenai penentuan harga tidak diberikan secara proporsional sesuai hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4c. 2) Merujuk pada hukum Islam praktek penentuan harga di ekspedisi tidak dilakukan secara transparan atau tidak didapatkannya informasi secara proporsional yang mana menjadikan salah satu pihak dirugikan atas informasi yang ada, maka akad menjadi cacat dan transaksi tidak diperbolehkan atau batal yang mana merujuk pada dasar al-Qur’an surat Hud ayat 85.