Pengaturan pengendalian plastik melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik hanya diperuntukkan bagi hotel, restoran, dan toko modern, yaitu pelaku usaha dilarang menyediakan plastik belanja, sehingga berpotensi mendapatkan laba lebih besar dari penjualan kantong belanja/plastik. Dalam ketentuan tersebut, tidak diatur kebijakan bagi pelaku usaha di pasar tradisional mengingat pada faktanya jumlah timbunan sampah plastik di Kota Semarang seharusnya menjadi pertimbangan adanya regulasi pengendalian plastik bagi pasar tradisional. Perwali tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang seharusnya kebijakan pemerintah memperhatikan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.
Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana tinjauan keadilan ekonomi terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?; dan, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui: (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik tidak sesuai dengan keadilan ekonomi sebab hanya diberlakukan bagi pelaku usaha tertentu dan tidak diberlakukan pada pelaku usaha di pasar tradisional, sementara penghasil sampah plastik paling banyak adalah pelaku usaha pasar tradisional; (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik sudah selaras dengan maqashid syariah dan al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u, namun pemberlakuan peraturan ini yang tidak menyeluruh untuk pelaku usaha menjadikan peraturan tersebut kurang selaras dengan menjaga harta (hifz maal)