ABSTRAK
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, iddah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Namun dalam prakteknya pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt masih belum menerapkan regulasi tersebut, sehingga hak-hak seorang istri dan anak pasca perceraian tidak terpenuhi.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.
Hasil dari penelitian ini ditemukan dua (2) hal: Pertama, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 secara subtansi telah diterapkan di Pengadilan Agama Pati, namun terkait dalam putusan nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt hakim tidak menerapkan sebagai pertimbangan hukum, karena hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan (asas ultra petitum partium). Kedua, pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah memenuhi beberapa poin dengan teori maqas}id syari‘ah yang dikonseptualkan Jasser Auda. yaitu: watak kognitif sistem hukum Islam, kemenyeluruhan, keterbukaan, dan multidemensionalitas, sedangkan yang belum sesuai dengan fitur maqas}id syari‘ah Jasser Auda yaitu: hierarki saling mempengaruhi dan kebermaksudan.