BPJS Kesehatan yaitu merupakan badan resmi pemerintah sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara khusus hal yang dijamin yaitu biaya pengobatan, perawatan ketika mereka jatuh sakit. Untuk menjaga agar pelaksanaan BPJS Kesehatan tetap optimal, peserta juga harus tetap patuh dan faham dengan regulasi BPJS Kesehatan. Namun para peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pemalang berasumsi bahwa pelayanan yang diberikan bersifat diskriminasi, dan tidak mendapatkan manfaat fasilitas kesehatan sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Asuransi BPJS Kesehatan di Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap praktik Asuransi BPJS Kesehatan di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan studi kasus hukum berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan kepala BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Pemalang. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan Kabupaten Pemalang, masih mengandung unsur gharar karena mewajibkan suatu ketidak pastian, riba karena pengelolaan dana masih melibatkan bank konvensional, dan deskriminasi dalam memberi pelayanan fasilitas kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pemalang kurang faham mengenai regulasi hak dan manfaat peserta, mengalami diskriminasi, dan tidak mendapatkan manfaat faskes sepenuhnya. Penulis berharap semua pihak yang berkaitan diatas dapat memperbaiki semua yang berhubungan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.