Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup kompleks dalam hubungan rumah tangga di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, oleh karena itu hal ini menuntut sebagian besar warganya terutama seorang suami yang pergi merantau dan bekerja di daerah lain atau di kota-kota besar, sehingga hubungan rumah tangganya dilakukan secara Long Distance Marriage (LDM). Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah Pertama Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) pada Masyarakat Desa Rajawetan. Kedua Bagaimana Implikasi dari Implemetasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) yang tidak terpenuhi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pribadi suami istri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) temuan petama Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam keadaan Long Distance di Desa Rajawetan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) tentang pekawinan yang mana di dalamnya telah di atur terkait hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi, sama halnya sebagaimana yang telah di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami istri. Kedua Analisis Implikasi dari implementasi pemenuhan hak yang tidak terpenuhi dalam keadaan (LDM)) memiliki beberapa potensi terhadap terjadinya perceraian dan kurangnya keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga sehingga hal ini memicu banyak pertikaian diantara kedua pasangan suami istri.