Kredit Pemilikan Rumah adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan Indonesia. KPR lebih identik dengan kredit yang dilakukan oleh Bank. Akan tetapi, saat ini produk KPR juga dikembangkan oleh developer Syari’ah tanpa keterlibatan Bank yang biasa disebut Pembiayaan Pemilikan Rumah Syari’ah, namun dalam praktiknya masih banyak developer syari’ah yang menghiraukan aturan yang berlaku meliputi perjanjian hingga upaya perlindungan bagi konsumen.
Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan untuk menganalisis akad, proses, dan upaya perlindungan konsumen pada Perumahan Sakinah Mansion.
Pada metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, Secara yuridis melihat peraturan mengenai akad jual beli dan aturan mengenai perlindungan konsumen, secara empiris penelitian dilakukan pada Perumahan Sakinah Mansion dengan melihat praktik jual beli dan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan.
Penelitian menunjukkan bahwa developer Perumahan Sakinah Mansion menggunakan akad Istishna’, dengan menerapkan konsep 7T (tanpa), riba, bank, denda, sita, BI Checking, akad bathil, maupun asuransi. Adapun dalam penerapkan akad Istishna’ belum sepenuhnya memperhatikan Fatwa DSN MUI mengenai Istishna’ dan salam, begitupun dengan upaya perlindungan konsumen yang masih lemah, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian sengketa yang belum mengikuti aturan yang berlaku, dimana batasan - batasan meliputi hak dan tanggung jawab para pihak tidak diuraikan secara jelas dalam PPJB.