Indonesia mempunyai aneka ragam kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsumsi tinggi penduduk muslim juga harus memperhatikan kelayakan dan keamanan produk makanan yang dibeli. Kelayakan yang dimaksud adalah sesuai prinsip Islam yaitu halal dan tayyib. Sebagai Pelaku usaha wajib memperhatikan produk yang akan dibeli konsumen. Konsumen juga diharuskan memperhatikan kehalalan produk tersebut. Produk bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh badan penyelengggara jaminan produk halal. Pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label halal agar konsumen dapat melihat kelayakan suatu produk. Kelayakan ini merupakan jaminan atas perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di maksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dan prinsip Islam dalam hal ini pada produk olahan makanan agar memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan jual beli produk usaha mikro kecil di pasar Ngaliyan Kota Semarang yang masih mencantumkan label halal yang belum tersertifikasi sesuai peraturan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara kali ini kepada pelaku usaha mikro kecil serta konsumen produk tersebut. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperoleh gambar kondisi produk di pasar Ngaliyan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan konsep kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengamati fenomena, sifat-sifat individu atau kelompok tertentu dengan menggunakan konsep penelitian induktif dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berdasarkan data untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan jual beli produk usaha mikro kecil dengan label halal ilegal.
Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi di pasar Ngaliyan Kota Semarang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil selanjutnya disebut UMK di pasar Ngaliyan kota semarang banyak yang tidak tahu kewajiban sertifikasi halal dan banyak yang mencantumkan label halal yang belum sesuai Undang-undang jaminan produk halal. Meskipun dengan konsumen terbanyak adalah muslim para pelaku UMK tetap menyadari akan pentingnya kehalalan produk ditinjau dari keyakinan dan konsep Islam. Pelaku UMK yang tidak mematuhi hukum diatas. Maka terdapat sanksi atau punishment, pemberian sanksi ini secara tegas sebagai perwujudan law enforcement perlu diterapkan kepada semua pelanggaran pelaku usaha. Maka sesuai kesimpulan diatas pelaku UMK berkewajiban melakukan sertifikasi halal dan menjamin kepastian hukum pada produknya