Latar belakang penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai hukum kebolehan menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah adanya ikatan antara pengelola zakat dengan penerima zakat seperti shahibul maal dan mudharib. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk mudharabah, terdapat ketidakjelasan status kepemilikan zakat produktif tersebut dan zakat produktif tersebut mungkin akan mengalami kerugian yang akan menyusahkan mustahik. Sedangkan, BAZNAS Kota Semarang dalam salah satu program penyaluran zakat produktif menggunakan akad mudharabah yang masih dalam perdebatan hukumnya.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris (Penelitian Lapangan). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang lain yaitu Al-Qur’an, Hadist, Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, Fatwa DSN MUI, buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dari mulai pembentukan program pendayagunaan, penentuan kriteria mustahik, serta pembinaan dan pendampingan. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang juga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melakukan penyaluran zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang menggunakan akad hibah dan akad mudharabah. Penggunaan akad hibah dan akad mudharabah dalam penyaluran zakat produktif hukumnya boleh.