Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa ekonomi syariʻah, dengan studi kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. Latar belakang masalah penelitian ini adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat masih ada putusan Pengadilan Negeri yang mengadili sengketa ekonomi syariʻah. Sedangkan secara normatif kewenangan tersebut sudah ditegaskan dan seharusnya berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sengketa ekonomi syariʻah yang diputus di Pengadilan Negeri serta dasar hukumnya melalui 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili sengketa ekonomi syariah syariʻah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?, dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam perspektif hukum ekonomi syariʻah?.
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sumber data utama yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan, peraturan, dan putusan pengadilan, serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, dan mengidentifikasinya berdasarkan dengan dasar hukum yang berlaku serta pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl.