Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang mencerminkan partisipasi politik masyarakat. Namun, praktik politik uang menjadi ancaman serius yang merusak integritas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang meluncurkan program Desa Anti Politik Uang (DAPU) sebagai strategi untuk mencegah praktik politik uang dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola pengembangan program DAPU, dengan fokus pada peran aktor strategis dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat meliputi siapa saja aktor yang memiliki peran strategis dalam program DAPU dan bagaimana pengelolaannya.
Penelitian ini menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kerangka analisis. Good governance menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan. Relevansi teori ini dalam konteks penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam program DAPU, serta bagaimana kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas program ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DAPU berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada masyarakat, yang membantu mereka untuk lebih kritis terhadap kandidat yang menggunakan politik uang sebagai strategi kampanye. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran tetap menjadi kendala dalam implementasi.