Parkir Liar merupakan masalah yang sering ditemui di Kota Semarang. Parkir Liar adalah bentuk parkir yang muncul secara ilegal atau tidak memiliki izin yang resmi. Pengelolaan parkir liar di Mall Kota Semarang ini merupakan salah satu kebijakan yang tujuan utamanya adalah menertibkan dan menciptakan fasilitas parkir resmi dan layak serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selaku pengguna parkir yang nantinya retribusi parkir merupakan hasil dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota semarang untuk pembangunan infrastruktur mendatang. Melalui Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam penelitian Implementasi kebijakan dalam pengelolaan parkir liar di Mall Kota Semarang menyorot realisasi dan pelaksanaan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di lingkungan sekitar mall melalui juru parkir yang secara langsung berinteraksi oleh masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yag bersumber dari data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir, dan masyarakat pengguna parkir liar. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana Dinas Perhubungan dan juru parkir, keduanya merupakan pihak yang menjalankan kebijakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pada proses pengelolaan parkir liar di Mall Kota Semarang dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan parkir liar di Mall Kota Semarang masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi evaluasi Dinas Perhubungan untuk melihat kondisi secara langsung juru parkir yang masih melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan. Yakni juru parkir yang melakukan kenaikan penarikan tarif kepada pengunjung dan tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran resmi parkir. Dalam pelaksanaannya, diperlukan strategi dari Dinas Perhubungan untuk mengurangi parkir liar dengan melakukan pendataan dan sosialisasi terkait penggunaan sistem parkir elektronik yang saat ini sedang dilakukan beberapa tahun ini walaupun dirasa masih berjalan kurang maksimal di Kota Semarang.