Perjuangan politik kewargaan komunitas pemulung di TPA Jatibarang, Kota Semarang, menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Pemulung di TPA Jatibarang telah lama bekerja dalam sistem pengelolaan sampah kota, tetapi tidak mendapatkan pengakuan yang layak atas status mereka sebagai pekerja. Sebagai bagian dari sektor informal, pemulung menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar, seperti perlindungan sosial, kesehatan, akses terhadap infrastruktur yang layak serta stigma sosial yang masih melekat. Berangkat dari kondisi tersebut, komunitas pemulung di TPA Jatibarang melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan pengakuan status dan pemenuhan hak-hak mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai pekerja yang berkontribusi dalam sistem ekonomi sirkular kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan koordinator pemulung TPA Jatibarang, para pemulung, PPIM Semarang, Bappeda, dan Disnaker Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori politik kewargaan Kristian Stokke sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana pemulung menegosiasikan hak-hak kewargaan mereka dalam berbagai aspek khususnya pekerjaan yang layak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemulung di TPA Jatibarang mengalami ketimpangan dalam dimensi kewargaan, baik dalam aspek keanggotaan, status hukum, hak, maupun partisipasi. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, komunitas pemulung melakukan empat bentuk perjuangan melalui PPIM Korwil Semarang, Komunitas TPA Rumah Kita, Audiensi dengan Institusi Pendidikan Tinggi, dan penyampaian aspirasi secara langsung kepada pejabat pemerintah. Penelitian ini juga mengungkap upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi pemulung melalui berbagai kebijakan strategis seperti pengembangan perwal tentang Perlindungan Pekerja Rentan, yang masuk dalam program prioritas Walikota terpilih 2025, perencanaan pembangunan TPST yang mengintegrasikan pemulung dalam struktur tenaga kerja formal, dan pengembangan konsep Grazing Zone.