Penelitian ini menggunakan teori integritas pemilu berdasarkan model Penguatan Integritas Pemilu (Strengthening Electoral Integrity) dan pentingnya integritas pemilu (Why Electoral Integrity) yang dikembangkan oleh Pippa Norris. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, artikel, jurnal, dan berita daring. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Ketua KPU Kabupaten Pati, komisioner bidang perencanaan, data dan informasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, anggota PPK KPU, Panwascam, serta masyarakat Kabupaten Pati.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan coklit data pemilih pada Pilpres 2024 masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan prosedural. Berdasarkan teori Strengthening Electoral Integrity dari Pippa Norris, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan pemilu, pengawasan yang memadai, serta kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai masalah, seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pelaksanaan tugas oleh Pantarlih, serta kurang optimalnya sosialisasi. Kinerja KPU dinilai belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, sementara pengawasan dari Bawaslu belum mampu memberikan dorongan yang cukup untuk perbaikan.
Penilaian dari masyarakat dan para aktor lokal, termasuk pemantau pemilu, partai politik, serta media, menunjukkan adanya keraguan terhadap keabsahan data pemilih. Oleh karena itu, legitimasi pemilu di Kabupaten Pati masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari publik, sehingga diperlukan upaya perbaikan terutama dalam hal transparansi, partisipasi, dan pengawasan oleh masyarakat.