Pengelolaan sampah perkotaan merupakan tantangan krusial yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Meskipun telah ada kerangka regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Ngaliyan, masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kecamatan Ngaliyan, serta mengidentifikasi faktor-faktor dari isi kebijakan dan konteks implementasi yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlandaskan Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980), data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di beberapa kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan sektor swasta. Interaksi antara karakteristik isi kebijakan (seperti tuntutan perubahan perilaku dan alokasi sumber daya) dan konteks implementasi (meliputi kekuasaan, kepentingan aktor, karakteristik institusional, kepatuhan masyarakat, serta lingkungan sosial-ekonomi) secara dinamis membentuk proses implementasi. Meskipun terdapat inisiatif positif seperti peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat di beberapa komunitas, serta potensi ekonomi melalui bank sampah, tantangan signifikan masih ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kurangnya kepatuhan masyarakat secara merata, dan koordinasi antaraktor yang belum optimal. Diskusi ini menekankan pentingnya memahami dinamika implementasi kebijakan untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Ngaliyan