Hukum Islam mengatur bahwa anak dikatakan sah ialah anak yang kelahirannya merupakan hasil dari hubungan suami istri dalam bingkai perkawinan yang sah yang syaratnya adalah kelahiran anak harus memenuhi ketentuan batasan minimal usia kehamilan yaitu enam bulan. Penulis menjumpai penetapan dengan nomor register 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, para Pemohon melangsung perkawinan secara sirri pada tanggal 26 Agustus 2022 dan melahirkan seorang anak pada tanggal 10 Oktober 2022. Berangkat dari uraian di atas, penulis merumuskan dua pokok pembahasan tentang bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan dokumen penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, data sekunder ialah bahan hukum dan analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, dan agar terjaminnya perkawinan masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah. Kedua, penetapan sebagai anak sah pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kelahiran anak pada perkara ini adalah satu bulan lima belas hari setelah dilakukan perkawinan, sedangkan hukum Islam mengatur usia batasan minimal kelahiran seorang anak sekurang-kurangnya enam bulan setelah dilakukan perkawinan dan telah disepakati oleh kalangan jumhur ulama bahwa menjadikan anak sah adalah harus memenuhi ketentuan batasan minimal usia kehamilan.