Istilah "ijba̅r" dikenal dengan bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya dengan atau tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Ini dilakukan karena kewajiban dan perlindungan seorang ayah untuk memilih jodoh terbaik untuk anak perempuannya. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan KUPI. Menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI, hak ijbâr bukan berarti pemaksaan (ikrâh), calon mempelai perempuan bertanggung jawab untuk memastikan pernikahan berjalan dengan baik. Budaya lokal yang mendukung praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia.
Penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti mengambil sumber-sumber data sekunder dari Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan). Studi ini menggunakan wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna, beliau terlibat dalam permusyawarahan dan aktif dalam KUPI.
Hak ijbar adalah hak tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, dan bukanlah pemaksaan (ikrah), melainkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon mempelai perempuan mendapatkan pernikahan yang baik. Berdasarkan analisis diskusi, Hukum Islam fiqh masih mengakui hak ijbar. Ada dua pendapat tentang hak ijbar, yang pertama berpendapat bahwa wali diperlukan untuk perkawinan, dan perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Yang kedua berpendapat bahwa seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar untuk wanita, baik itu gadis muda, janda, atau dewasa.