Dana pokok-pokok pikiran (Pokir) hadir sebagai implementasi dua fungsi DPRD yaitu fungsi representasi dan fungsi penganggaran, dengan tujuan untuk menjalankan pembangunan yang tidak ditampung oleh pemerintah daerah, pada pendistribusiannya dana pokir digunakan oleh anggota DPRD untuk memobilisasi dukungan suara, ini menjadikan distribusi dana pokir tidak tepat sasaran dan pendistribusiaanya lebih memprioritaskan wilayah basis dukungan suara daripada prioritas kebutuhan wilayah, akibatnya memunculkan politik patronase dan klientelisme. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan alasan 60% anggota DPRD yang terpilih pada pemilu 2024 adalah petahana serta pada pendistribusian dana pokir Kabupaten Banjarnegara 2024 terjadi beberapa kesalahan yang mengakibatkan dana pokir yang diterima kelompok masyarakat tidak sesui jumlah besaran dana pokirnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta untuk mengetahui bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024.
Analisa penelitian ini menggunakan teori distributive politic. Teori ini dugunakan untuk menganalisa bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta untuk menganalisa bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, guna mendeskripsikan serta menganalisa secara mendalam bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024
Hasil studi ini diringkas menjadi dua poin penting yaitu. Pertama dana pokir di Kabupaten Banjarnegara didistribusikan dalam dua model, yaitu model distribusi programatik dan model distribusi non-programatik, pada distribusi programatik ditemukan pola pork barrel dan politik klientelisime, anggota DPRD petahana pada strategi dana pokir membagi wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi tiga, yaitu wilayah ekonomi kelas atas (wilayah kota. Wilayah ekonomi kelas menengah (wilayah desa) dan wilayah ekonomi kelas bawah (wilayah desa), wilayah ekonomi kelas menengah kebawah dalam hal ini wilayah desa, adalah wilayah prioritas penggunaan dana pokir sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan suara. Kedua dana pokir memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan suara dan keterpilihan kembali petahana, terutama petahana yang berasal dari wilayah desa, penyebabnya adalah karena strategi dana pokir lebih efektif diterapkan di wilayah desa dibanding wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara, Penelitian ini juga menemukan bahwab dana pokir memberikan keuntungan petahana dalam pembentukan tim sukses pada momen pemilu.