Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk pernikahan yang melibatkan dua individu dari latar belakang agama yang berbeda, di mana masing-masing pihak tetap memelihara keyakinan agamanya sendiri. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan antar-umat dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini konsisten dengan hukum agama yang berkaitan dengan Maqāṣid asy-syarīʿah. Maqāṣid asy-syarīʿah berfungsi sebagai tujuan dan hukum Islam, di mana untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa cara, salah satunya adalah metode ijtihad. Penulis merumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:1. Bagaimana Penerapan Larangan Izin Pernikahan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan? 2. Bagaimana Larangan Izin Pernikahan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif maqāṣid asy-syarīʿah?
Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Jenis data ini ialah kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka karena itu Kategorinya adalah kepustakaan (library research).
Konsep Maqāṣid asy-syarīʿah dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait nikah beda agama, juga SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi pedoman hakim agar dapat menyesuaikan aturan yang ada yang berkaitan tentang Perkawinan di Indonesia, walaupun tidak secara langsung melarang perkawinan beda agama.