Terdapat upaya dari Pemerintah Bojonegoro guna menurunkan angka perkawinan anak melalui sebuah program. Program tersebut sempat berjalan sesuai rencana dan berpotensial efektif, namun harus diberhentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku. Dilain sisi perkawinan anak di Bojonegoro masih terbilang cukup tinggi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak?, kedua bagaimana program Pemerintah Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak perspektif sadd al-żari’ah?.
Adapun hasil penelitian dari skripsi ini ialah, Pertama, terdapat 8 strategi dan 3 program yang dijalankan secara maksimal, sehingga angka perkawinan anak di Bojonegoro menurun. Kedua, program Pemerintah Bojonegoro merupakan sadd al-żari’ah atau perantara (wasail) untuk melakukan pembatasan usia perkawinan dan menghindari segala mafsadat (keburukan) dari perkawinan anak, dengan menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan, Wajib Belajar 12 Tahun, dan Cakap Nikah, sebagai langkah menurunkan angka perkawinan anak.