Pernikahan anak di bawah umur masih banyak terjadi di Desa Sidapurna, Kabupaten Tegal, terutama karena penerapan hak ijbār oleh orang tua. Hak ini memberi wewenang kepada orang tua, khususnya ayah, untuk menikahkan anak tanpa persetujuan mereka, yang dalam praktiknya sering berujung pada perkawinan paksa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak ijbār dalam praktik perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Sidapurna, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait, dan dianalisis bersama dengan kajian dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan budaya, ekonomi, dan kekhawatiran orang tua menjadi pendorong utama praktik ini. Namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak untuk berkembang dan menentukan masa depannya sendiri. Dampak negatif dari pernikahan anak sangat besar, mulai dari gangguan psikologis hingga putus sekolah dan risiko kesehatan reproduksi