Penetapan hak asuh anak merupakan sebuah akibat dari perceraian suami istri yang seharusnya dilakukan di depan pengadilan. Namun terdapat perbedaan yang terjadi di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora bahwa perceraian dan penetapan hak asuh anak dilakukan berdasarkan adat yang berlaku. Belum diketahui secara pasti apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena proses tersebut sudah belaku sejak masyarakat Samin masih mengikuti agama Kepercayaan. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis proses penetapan hak asuh anak dan menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam melalui ‘urf.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang sumber datanya berupa sumber data primer yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala adat Suku Samin, perangkat Desa Klopoduwur, Kepala KUA Kecamatan Banjarejo dan 5 (lima) narasumber yang mengalami sengketa penetapan hak asuh anak.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat kesimpulan yang pertama, proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tidak terdapat pencatatan di pencatatan sipil dan tidak dilakukan persidangan di pengadilan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penetapan hak asuh anak tidak bertentangan. Kedua, berdasarkan perspektif hukum Islam melalui ‘urf penetapan hak asuh anak di Suku Samin termasuk dalam ‘urf ṣaḥiḥ yang mencakup ‘urf qaūlī dan ‘urf fi’li serta termasuk dalam ‘urf khāṣ.