Masalah nafkah 'iddah bagi istri nusyūz masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam normatif, khususnya dalam fikih klasik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri nusyūz kehilangan hak nafkah karena tidak menjalankan kewajibannya. Namun, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muḥalla bil Aṡar memiliki pandangan berbeda, yaitu bahwa istri tetap berhak atas nafkah 'iddah meskipun dalam keadaan nusyūz. Ia berpendapat bahwa kewajiban nafkah bukan karena adanya istimta’, tetapi karena adanya akad nikāḥ yang sah. Penelitian ini menjadi penting karena membahas hak perempuan dalam konteks rumah tangga dari sudut pandang fikih klasik yang jarang dikaji secara mendalam, serta bertujuan untuk melihat kesesuaian pandangan Ibnu Hazm dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari literatur primer berupa kitab Al-Muḥalla dan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perspektif maṣlaḥah, guna menilai apakah pendapat Ibnu Hazm memiliki relevansi dan dasar yang kuat dalam kerangka kemaslahatan hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hazm selaras dengan prinsip-prinsip maṣlaḥah. Pandangannya mengandung nilai perlindungan terhadap lima tujuan utama syarī‘ah (maqāṣid al-syarī'ah): agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pendapat tersebut dapat dirinci menjadi maṣlaḥah mu'tabarah karena didukung oleh nash, maṣlaḥah mutagayyirah karena dapat disesuaikan dengan konteks sosial, serta maṣlaḥah dzaruriyyah karena memenuhi kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, pandangan ini tidak hanya bernilai secara normatif, tetapi juga relevan dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial modern.