Keperawanan perempuan sering kali dianggap menjadi masalah penting untuk terciptanya tujuan perkawinan dan menimbulkan diskriminasi berbasis gender. Tolok ukur keperawanan yang dikaitkan dengan keutuhan selaput dara serta norma sosial yang mengobjektifikasi tubuh perempuan berakar dalam sistem patriarki yang masih kuat. Dalam ranah hukum, meskipun UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI Tahun 1991 telah mengatur pernikahan dalam perspektif Islam yang lebih inklusif, realitas di masyarakat masih menunjukkan adanya stigma terhadap perempuan yang dianggap tidak perawan.
Penelitian ini menerapkan metode jenis lapangan atau field research dan teknik analisis data deskriptif-normatif untuk menguraikan pendapat tokoh feminisme muslim di Indonesia, yakni Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kadir dan Nur Rofiah. Sementara itu pendekatan dalam proses penelitian adalah feminis Islam, yang mengkaji menggunakan perspektif gender untuk menafsirkan ulang teks-teks agama Islam.
Penelitian ini menyimpulkan dalam perspektif feminis Muslim Indonesia, keperawanan perempuan tidak menjadi tolok ukur utama dalam mencapai tujuan perkawinan dengan dilihat melalui karakteristik makna, penting atau tidaknya keperawanan perempuan dan argumentasi hukum. Dalam tinjauan hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga kesucian diri dan menghindari zina, sebagaimana QS Al-Isra ayat 32 dan QS An-Nur ayat 33. Islam menekankan bahwa seorang pezina dapat menikah setelah bertobat dengan sungguh-sungguh, sebagaimana QS An-Nur ayat 3. Dengan demikian, pemaknaan ulang terhadap keperawanan dalam konteks perkawinan perlu dilakukan supaya mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam.