Poligami menjadi isu yang kontroversial, terutama ketika mengajukan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah namun ditolak. Dalam KHI Pasal 53 dan Undang-Undang Perkawinan, wanita hamil diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan orang yang telah menghamilinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis putusan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana analisis hukum Islam (fikih) terhadap penolakan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, data primer berupa Putusan Perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml dan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dan data sekunder berupa KHI, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan analisis data dengan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami ditolak bukan serta-merta karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Pemohon juga tidak dapat membuktikan kemampuan finansial untuk melakukan poligami, yang menjadi syarat keadilan dalam hukum Islam sebagaimana dalam Surah An-Nisa’. Dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan, jika hakim mengabulkan permohonan tersebut, akan menimbulkan banyak kemudharatan. Akibat hukum dari penolakan ini, calon istri kedua tidak dapat memiliki status hukum sebagai istri sah. Anak yang akan lahir juga tidak diakui secara hukum sebagai anak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.