Pada putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-Bau menolak permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan suami mengalami impotensi. Putusan ini memunculkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri merupakan alasan yang sah untuk perceraian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif/doctrinal legal research dengan pendekatan yuridis normatif. Bahwasanya penelitian ini mengkaji dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, literatur hukum, serta karya ilmiah yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.Bb bersifat formalistik dengan hanya mempertimbangkan dari segi yuridis dan menolak gugatan cerai akibat impotensi karena keti-adaan bukti medis, meskipun terdapat kesaksian dan status ver-stek. Hakim hanya berpedoman pada Pasal 116 KHI dan Pasal 39 UU Perkawinan secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks psikologis dan sosial Penggugat. Selanjutnya dalam ana-lisis hukum dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidaks-esuaian, di mana secara normatif impotensi merupakan alasan cerai gugat dalam asal 116 KHI huruf e, namun penerapannya dalam putusan ini justru mengabaikan prinsip keadilan restora-tive (maqāṣid al-syarī’ah) dan aspek kemaslahatan. Temuan ini menyoroti perlunya reinterpretasi standar pembuktian impotensi yang lebih substantif, dengan memadukan bukti medis dan non-medis (seperti kesaksian dan dampak psikososial).