Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu kunci kebahagian dalam perkawinan yang harus dilaksanakan secara seimbang. Namun, kondisi kesehatan seperti demensia dapat menjadi kendala dalam pelaksanaanya, sebagaimana yang terjadi di Desa Tegalsambi. Individu dengan indikasi demensia mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, sehingga memengaruhi keseimbangan hubungan suami istri. Penelitian ini mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan indikasi demensia di Desa Tegalsambi dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konsep ahliyah.
Penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan) dengan penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan observasi dan wawancara langsung dengan tiga pasangan yang salah satunya terindikasi demensia, yaitu Bapak NM-Ibu NT, Bapak BK-Ibu NK, dan Bapak AF-Ibu KD. Data Primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, seperti al-Qur’an, Undang-undang, buku/kitab, karya ilmiah terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan fungsi kognitif penderita demensia menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam konsep ahliyah adā’, demensia termasuk ke dalam ‘awāriḍ samāwiyyah, dengan tiga tahap ahliyah adā’: tahap awal dianggap masih memiliki ahliyah, tahap menengah memiliki ahliyah adā’ nāqiṣah, dan tahap akhir ‘adim al-ahliyah. Penderita pada tahap ahliyah adā’ nāqiṣah hingga ‘adim al-ahliyah memerlukan bantuan wali dalam menanggung kewajibannya, meskipun tidak semua kewajiban dapat dialihkan. Apabila pasangan yang sehat merasa tidak mampu menjalani pernikahan, konsultasi dan mediasi disarankan sebagai langkah awal, sedangkan perceraian menjadi solusi terakhir dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.