Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Jawa Tengah dan partisipasi politik pada pemilu tahun 2024 berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Latar belakang penelitian ini adalah belum tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah masih rendah akibat berbagai hambatan, seperti budaya patriarki, persepsi negatif terhadap politik, kurangnya sosialisasi pendidikan politik, apatisme, serta pemanfaatan media belum optimal.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pengaruh kesadaran hukum perempuan terhadap partisipasi politik di lembaga legislatif. Hasil penelitian menunjukkan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki pengetahuan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, pemahaman mereka terhadap substansi peraturan pemilu menunjukkan tingkat yang baik. Sikap terhadap hukum bervariasi antara kepercayaan diri dan keraguan, sementara perilaku hukum yang positif terlihat dari partisipasi aktif sebagai anggota. Hambatan signifikan yang dialami anggota DPRD Jawa Tengah mencakup peran ganda yang diemban perempuan, kurangnya dukungan finansial dari partai politik, persepsi negatif terhadap politik, serta budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif seperti peningkatan akses pendidikan politik, dukungan dari partai politik dan keluarga, optimalisasi pemanfaatan media, serta perubahan budaya patriarki untuk peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan penguatan hak-hak perempuan dalam ranah politik.