Penelitian ini membahas pemberian grasi kepada terpidana tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pada Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 yang memberikan grasi kepada AA. Pemberian grasi pada kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian grasi oleh Presiden di Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 serta tinjauan yuridis normatif dan sosiologis hukum dari keputusan grasi terhadap terpidana tindak pidana pembunuhan berencana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberian grasi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan serta untuk mengkaji tinjauan yuridis normatif dan sosiologis dari keputusan tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi hubungan antara pemberian grasi dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, memanfaatkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Presiden, dan literatur terkait hukum pidana dan grasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi kepada AA merupakan implementasi kekuasaan lembaga eksekutif dengan pertimbangan hukum dan kemanusiaan. Namun, pemberian grasi ini menciptakan preseden hukum baru yang berdampak terhadap keadilan sosial dan kepastian hukum, serta menimbulkan potensi kontroversi terkait perlindungan hak-hak korban.