Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli tanah dengan perjanjian di bawah tangan di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, yang seringkali menimbulkan sengketa hokum, karena perjanjian di bawah tangan tidak sesuai dengan Pasal 37 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata menghendaki perjanjian bawah tangan sudah sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman hokum dan sikap masyarakat terhadap legalitas jual beli tanah tersebut, serta mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi ini.
Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Sumber Data dari wawancara serta dokumen. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan kepustakaan. Dilakukan validitas data dengan triangulasi. Lalu Analisis data digunakan model Induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah oleh masyarakat terhadap legalitas jual beli tanah di bawah tangan masih rendah di pahami, sebagian besar karena keterbatasan literasi hukum. Masyarakat mengutamakan kepraktisan meskipun menyadari risiko sengketa. Perlindungan hukum bagi pembeli masih lemah karena transaksi yang tidak melibatkan PPAT. Kepala desa berperan sebagai mediator, namun surat keterangan desa tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa dan aparat hukum lebih aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya transaksi tanah yang sah secara hukum.