Kegiatan mengemis di Kabupaten Demak masih menjadi permasalahan yang harus diperhatikan lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam penertiban pengemis di Kabupaten Demak, khususnya di area wisata religi Kadilangu. Meskipun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak, masih terdapat fenomena pengemis yang beroperasi di lokasi-lokasi strategis seperti tempat berziarah dan pasar. Dalam periode 2015 hingga 2019, presentase penduduk miskin di Kabupaten Demak mengalami penurunan, namun terdapat lonjakan pada tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penanggulangan, tantangan dalam mengatasi pengemis tetap ada, terutama di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun terdapat larangan mengemis yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015, banyak masyarakat yang masih melanggar ketentuan tersebut. Lokasi pengemis sering berpindah-pindah, dan mereka terlihat di berbagai titik di Kabupaten Demak, termasuk di lampu lalu lintas dan pasar. Dengan menggunakan jenis penelitian non doktrinal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan cara observasi serta pengamatan langsung sebagai unsur pengumpulan data metode studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Hasil penelitian meunjukkan bahwa Perda tersebut kurang efektif untuk menertibkan para pengemis di Kabupaten Demak dan sanksi yang ada di Perda tersebut tidak diterapkan kepada pelanggar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih efektif dalam penanggulangan masalah pengemis di Kabupaten Demak.