Berdasarkan data yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO), kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian. Faktor jalan termasuk dalam salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Guna melindungi hak warga negara, dirumuskan peraturan terkait dengan lalu lintas jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun masih banyak masyarakat yang tidak menerima hak-haknya. Pengimplementasian dari sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang juga masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak serta implementasi sanksi pidana dalam Pasal 273 UU LLAJ.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yakni penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (factual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara jalan bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang terjadi, dikarenakan pemerintah merupakan badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum. Implementasi sanksi pidana dalam UU LLAJ masih belum diterapkan dikarenakan beberapa faktor seperti ketidakjelasan terkait penanggungjawab, ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum, sulitnya pembuktian, anggapan bahwa kecelakaan akibat jalan rusak merupakan kesalahan pengemudi, kecelakaan akibat jalan rusak banyaknya kecelakaan ringan.