Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan membina warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Idealnya, sistem Pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pembinaan melalui pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan guna menimbulkan efek jera. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga binaan, khususunya pelaku tindak pidana narkotika yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan (residivis). Di Lapas Kelas I Semarang, tercatat sebanyak 282 warga binaan merupakan residivis pidana narkotika. Penelitian bertujuan untuk merumuskan bagaimana peran dan hambatan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap residivis narkotika. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris-normatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga pemasyarakatan memiliki peran untuk memberikan pelayanan berupa layanan integrasi, pembinaan kepribadian dan kemandirian hingga bimbingan kerja, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, serta pengamanan dan pengamatan yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun sistem pemasyarakatan telah diterapkan, masih banyak warga binaan Lapas Kelas I Semarang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Hal tersebut menunjukkan penerapan sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya. Adapun hambatan utama dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap residivis narkotika adalah kurangnya efek jera, lemahnya pengawasan terhadap pembinaan, serta belum meratanya implementasi program pembinaan oleh petugas lapas.