Demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan politik yang ada. Politik terhadap pemerintahan Indonesia selalu berkaitan dengan pemilihan umum daerah atau kepala negara. Fenomena politik hukum di Indonesia mencerminkan tantangan dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Studi ini menyoroti praktik politik kekerabatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2000-2015, yang ditandai dengan dominasi kekuasaan oleh keluarga tertentu dalam pemerintahan lokal seperti pencalonan Ibu SM (nama samaran) sebagai Wakil Bupati Klaten dan Ibu SH (nama samaran) sebagai calon Wakil Bupati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiolegal, mengintegrasikan analisis normatif dan sosial-politik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum tidak bertentangan dengan hukum porsitif di Indonesia karena setiap warga negara memiliki hak yang sama menurut UUD Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, di saat yang bersamaan politik hukum menciptakan struktur kekuasaan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan ketimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penelitian menemukan bahwa faktor sosial budaya seperti primordialisme dan loyalitas patron-klien turut memperkuat keberlanjutan politik dinasti di Klaten.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik kekerabatan menghambat regenerasi politik, mengurangi kualitas demokrasi, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pendidikan politik masyarakat, penerapan hukum yang lebih ketat, dan pengawasan yang transparan dalam pemilu. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mendorong reformasi demokrasi di tingkat lokal di Indonesia.