Pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari praktik demokrasi di Indonesia, di mana warga negara memiliki peran aktif dalam memilih pejabat publik. Ini menegaskan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Pemilihan umum yang menjadi simbol demokrasi itu ternyata dikhianati dengan adanya praktik money politic pada pemilihan carpres cawapres 2024 di Wonosobo karena ada indikasi modus pemberian uang sebesar Rp252,5 juta kepada 10 PPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik money politic dalam pemilihan capres cawapres tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam money politic oleh Bawaslu di Kabupaten Wonosobo dalam pemilihan capres cawapres tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Wonosobo dan mewawancarai secara langsung petugas BAWASLU Wonosobo yang memantau proses pemilu Capres dan Cawapres 2024 di Kabupaten Wonosobo. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling yang menekankan kualitas dari data, bukan kuantitas.
Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya praktik money politic dalam Pemilihan Capres/Cawapres 2024 di Kabupaten Wonosobo berupa pemberian uang cash sebesar Rp252,5 juta kepada 10 PPK dengan alasan untuk uang operasional seperti makan dan transportasi. Kemudian adanya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo yang saat ini sudah menjadi tersangka setelah ada koordinasi antara Bawaslu Wonosobo, Gakkumdu, dan Kepolisian yang bersama-sama mengumpulkan bukti berupa cctv, bukti chat, dan keterangan dari 10 orang PKK.