Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Dengan perkembangan teknologi dalam bidang pertanahan, pendaftaran tanah mulai dilaksanakan secara elektronik. Dibalik kemajuan teknologi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan e-sertifikat. Selain itu pemberlakuan e-sertifikat juga merupakan hal baru bagi masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemberlakuan e-sertifikat pada kantor pertanahan sudah berjalan efektif dan bagaimana perlindungan hukum pada sertifikat elektronik pada kantah grobogan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendektan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang dihasilkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-sertifikat pada kantah grobogan telah dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni 2024 dan hingga tahun 2025 terdapat 5,07% tanah yang sudah bersertifikat elektronik di grobogan. Penerapan e-sertifikat di Kantah Grobogan sudah mulai dilaksanakan namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti sering terjadi eror pada aplikasi penunjang pendaftaran tanah elektronik dan Kurangnya literasi digital dari masyarakat sehingga penerapan e-sertifikat menjadi belum efektif.