Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam pembangunan daerah menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. DPD, yang seharusnya menjadi corong suara masyarakat daerah, pada praktiknya lebih berfungsi sebagai pelengkap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem parlemen Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPD dan dampaknya terhadap pembangunan daerah, serta untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memperkuat peran DPD dalam sistem legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, serta bahan hukum. Teknik pengambilan data tersebut diambil melalui wawancara, serta dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen terhadap Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 22D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kewenangan legislasi DPD. Dengan melakukan penguatan melalui reformulasi terhadap pasal-pasal tersebut, peran DPD dapat berjalan dengan lebih optimal dan substantif dalam mendorong pembangunan daerah.. Namun, jika DPD tidak dapat diperkuat secara konstitusional, maka evaluasi mendalam hingga opsi pembubaran menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh agar sistem perwakilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.