Penjualan hak tanggungan oleh kreditur merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam rangka memperoleh pelunasan atas kewajiban debitur yang wanprestasi. Kreditur pada dasarnya lebih menginginkan pelunasan dilakukan tanpa harus menempuh proses lelang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan lelang kerap kali menjadi objek sengketa hukum yang diajukan oleh pihak debitur, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds. Permasalahan ini menimbulkan kebutuhan akan penelaahan yuridis terhadap proses dan keabsahan pelaksanaan lelang hak tanggungan oleh kreditur.
Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif/doktrinal dari pelaksanaan lelang hak tanggungan. Penelitian didukung dengan data sekunder seperti studi pustaka dan analisis terhadap regulasi, serta dokumen hukum terkait. Serta hanya menggunakan pendekatan kasus (case approach).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan lelang objek hak tanggungan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tergugat mematuhi prosedur secara formal dan materiil. Keberatan penggugat dinilai subjektif dan tidak didukung bukti hukum yang cukup, sehingga putusan mempertegas legalitas dan kepastian hukum kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Kedua, Menurut sudut pandang debitur, masih terdapat kekosongan dalam pemenuhan keadilan dan transparansi. Debitur tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan berhak atas perlindungan, terutama dalam konteks ekonomi yang rentan. Pelaksanaan hak tanggungan oleh kreditur harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menghormati hak pihak beritikad baik. Maka, harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan hak debitur menjadi hal yang esensial dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia.