Penelitian ini membahas tentang sengketa batas tanah yang disebabkan oleh adanya batas luas tanah antar pemilik tanah yang kurang jelas . Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang masih banyak terjadi sengketa batas tanah dengan jumlah keseluruhan dari tahun 2023 hingga 2024 sebanyak 10 sengketa yang masuk dalam pengaduan sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.
Permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, yaitu terkait peran Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam menyelesaikan sengketa batas tanah pada tahun 2023 hingga tahun 2024, Selain itu hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian sengketa batas tanah serta upaya yang dilakukan pihak Kantah Kabupaten Wonogiri dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian yang penulis lakukan berupa kualitatif dengan jenis yuridis empiris. Penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara beserta dokumen pendukung dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa metode mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam penyelesaian sengketa batas tanah untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun masih terdapat satu sengketa batas tanah yang sampai sekarang belum berhasil di selesaikan sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mencapai kesepakatan bersama. Hambatan dan tantangan tentu dialami oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri seperti domisili para pihak yang diluar Wonogiri, ketidakhadiran para pihak saat mediasi, namun segala upaya guna mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa ini tetap dilakukan oleh Pihak Kantah Kabupaten Wonogiri.