BMT Al-Ma’arif adalah koperasi serba usaha yang menjalankan usahanya di Desa Getaskerep, Kec. Talang, Kab. Tegal, memiliki status badan hukum koperasi, yang tentunya berlandaskan asas koperasi dan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Namun, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT Al-Ma’arif menghadapi permasalahan hukum yang melibatkan anggotanya. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor penyebab kegagalan BMT Al-Ma’arif dalam memenuhi kewajiban kepada anggota, serta bentuk perlindungunan hukum bagi anggota BMT berdasarkan undang-undang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penulis mengkaji hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan pihak anggota BMT, pengurus BMT, dan pihak DINKOP, serta di dukung data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di BMT Al- Ma’arif dan DINKOP Kab.Tegal, dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini yang pertama adanya penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana oleh manajer, dan terjadinya persitiwa rush money, sehingga mengakibatkan BMT tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap anggotanya. Kedua, pada prinsipnya perlindungan hukum secara preventif dan respresif telah dilakukan dengan berbagai cara, tetapi terdapat hal-hal yang kurang optimal dalam implementasinya, mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi anggota BMT. Kepastian hukum dapat dicapai melalui solusi konkret berupa penguatan tata kelola keuangan dan pengawasan, optimalisasi perlindungan hukum anggota BMT, serta penegakan hukum yang tegas.