Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap korban, terutama kelompok rentan seperti calon pekerja migran. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, masih ditemukan celah dalam praktik penegakan hukumnya, terutama pada aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Salah satu permasalahan krusial yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak dimasukkannya perintah restitusi atau bentuk pemulihan lainnya dalam amar putusan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/Pid.Sus/2024/PT.SMG. Putusan tersebut menguatkan amar Pengadilan Negeri Demak tanpa menguraikan ulang dasar pertimbangan secara lengkap, sehingga muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan keadilan substantif, serta perlindungan korban secara menyeluruh. Selain itu, belum terdapat kejelasan penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban dari segi material dan psikologis.
Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena mengangkat aspek yang kerap diabaikan dalam proses peradilan, yaitu dimensi psikologi hukum korban dan pemenuhan hak rehabilitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dari perspektif yuridis, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian pada tingkat putusan banding dalam perkara TPPO dan menekankan pentingnya amar putusan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan humanis.