Penelitian ini membahas sinkronisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang prosedur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta menyoroti perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Permasalahan muncul karena adanya potensi ketidaksesuaian antara ketentuan administratif dalam Pergub dengan syarat yudisial yang diatur dalam peraturan nasional, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin dari pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian regulasi daerah dengan peraturan nasional dan mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi keluarga ASN.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif dan yudisial, Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 telah menyediakan mekanisme perlindungan yang kuat dan selaras melalui persyaratan persetujuan istri, bukti kemampuan finansial, dan yang terpenting, kewajiban melampirkan putusan pengadilan agama. Integrasi ini memastikan bahwa perlindungan hukum bagi istri dan anak ASN terwujud secara menyeluruh, menghindari dualisme prosedur dan menjamin kepastian hukum. Sinkronisasi antara aspek administratif dan yudisial ini sangat optimal, sehingga perlindungan hukum bagi istri dan anak ASN dapat direalisasikan secara komprehensif dan berkeadilan.