Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang. Secara normatif (das Sollen), perjanjian jual beli mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing, yaitu pembeli wajib melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan penjual wajib menyerahkan kendaraan sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Namun dalam praktiknya (das Sein), masih banyak ditemukan pelanggaran kewajiban oleh kedua belah pihak. Konsumen (pembeli) sering kali melakukan wanprestasi dengan menunda pelunasan atau membatalkan pembelian secara sepihak setelah memberikan uang muka. Di sisi lain, penjual juga ditemukan melakukan wanprestasi, seperti menyerahkan kendaraan dalam kondisi berbeda dari kesepakatan atau menjual kendaraan yang sama kepada pihak lain sebelum proses pelunasan selesai. Masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang dan bagaimana implikasi hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku serta menghubungkannya dengan realitas sosial dan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi perjanjian jual beli, dan wawancara langsung dengan pelaku usaha jual beli mobil bekas dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa akibat wanprestasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1238 dan 1243 tentang wanprestasi dan ganti rugi dan UU No.8 Tahun 1999.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas umumnya dibuat secara tertulis, namun masih banyak yang tidak mencantumkan klausul rinci tentang sanksi wanprestasi. Bentuk wanprestasi oleh pembeli cenderung berupa pembatalan sepihak dan keterlambatan pembayaran, sedangkan wanprestasi oleh penjual umumnya berupa pengingkaran spesifikasi dan penjualan ganda. Implikasi hukum dari wanprestasi ini berdampak pada kerugian finansial dan sengketa yang sering kali diselesaikan secara non-litigasi melalui mediasi dan kesepakatan damai.