Proses peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, diantaranya masalah yang disebabkan oleh birokrasi panjang yang membutuhkan banyak waktu. Ketidakefisienan birokrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara, meningkatkan beban kerja administratif, dan berpotensi membuka peluang bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan digitalisasi sistem peradilan pidana melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu). Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi administrasi pidana dan mengintegrasikan para penegak hukum dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Berpadu dan dampaknya terhadap efisiensi proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yaitu mengaitkan antara peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian yang didapatkan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, yang diklasifikasikan sebagai pengadilan kelas IA dengan beban perkara tinggi, baik pidana maupun perdata. Dari hasil pra-riset menunjukkan bahwa terdapat 129 perkara pidana biasa dan 32 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang belum diputus pada tahun 2023, serta 107 perkara pidana biasa dan 51 perkara tipikor yang belum diputus pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Berpadu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dan memberikan dampak positif, antara lain efisiensi waktu dan biaya, penyederhanaan prosedur administrasi, serta akuntabilitas dan dokumentasi proses yang lebih baik. Namun, kendala seperti kurangnya adaptasi para pengguna sehingga pengiriman berkas masih secara manual dan komunikasi nonformal masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem ini.