Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c menegasakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jujur, jelas mengenai produk yang dipasarkan. Hal ini juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap pelaku usaha. Selain itu dalam Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menegaskan klaim pada iklan dan klaim pada penandaan harus memenuhi kriteria kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, dapat dibuktikan, tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat. Namun fakta dilapangan banyak pelaku usaha yang memasarkan produk dengan melebih-lebihkan manfaat tidak sesuai kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, serta bagaimana Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta mengkritik bekerjanya hukum di masyarakat. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan fakta yang sistematis dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan teknis BPOM, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran masih menghadapi kendala dari sisi sumber daya serta kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan serta edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi produk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya di sektor kosmetik/skincare.