Peredaran gelap narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Salah satu modus yang paling umum digunakan adalah melalui perantara kurir narkotika, yaitu individu yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu pihak ke pihak lain, baik secara sadar meupun karena dijebak melalui tawaran pekerjaan. Kurir narkotika sering kali berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, sehingga mudah dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kurir dalam jaringan peredaran narkotika, faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi kurir, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji melalui studi putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim dan terdakwa yang bersangkutan dan peraturan perundang- undangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.
Hasil penelitian menujukkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan sebagai kurir tanpa pemahaman penuh terhadap risiko hukum yang dihadapi. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangannya, hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana, namun mempertimbangkan peran terdakwa yang tidak dominan dalam jaringan, serta adanya itikad baik selama proses persidangan.