Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menegaskan kedaulatan rakyat. Dalam beberapa periode pemilu terakhir, fenomena golongan putih (golput) semakin meningkat, menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses elektoral di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 serta mengkaji konstitusionalitas golput. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta bahan hukum utama yaitu Konstitusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka golput cenderung meningkat dalam setiap pemilu, mengindikasikan adanya persoalan dalam partisipasi politik masyarakat. Selain itu, golput merupakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum, tingginya angka golput dapat berdampak pada legitimasi pemerintahan serta stabilitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi politik, seperti memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, serta memperkuat pendidikan politik bagi pemilih.