Penelitian ini berfokus pada penghapusan tahap pra penuntutan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru. Beberapa ahli seperti M. Harun, Prof. Andi Hamzah, Antara dan lainnya berpendapat bahwa penghapusan pra penuntutan dapat mempercepat proses hukum dan menciptakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para ahli terhadap penghapusan pra penuntutan, mengkaji konsep efektivitas hukum yang muncul akibat perubahan tersebut, dan memahami implikasi penghapusannya dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan undang undang, pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, Penelitian ini juga menyoroti perkembangan terbaru dalam RUU KUHAP dan membandingkannya dengan praktik hukum sebelumnya. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap perubahan yang diusulkan dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pra penuntutan dapat mempercepat proses hukum dan berimplikasi terhadap keadilan. Dari pembahasan menunjukan bahwa dari segi hukum, penghapusan prapenuntutan efektif bersyarat harus disertai pengawasan yang ketat, dari segi penegak hukum diadakannya prapenuntutan masih belum efektif karena masih banyak ketidak sesuaian persepsi antar penyidik dan jaksa yang mengindikasikan kurangnya kualitas penyidik, dari segi sarana dan prasarana efektif karena memiliki banyak fasilitas untuk digunakan, dari segi Masyarakat belum efektif karena dikhawatirkan adanya kesewenangan oleh penyidik karena tidak ada koordinasi dengan jaksa, dari segi budaya hukum juga belum efektif karena dengan ditiadakannya prapenuntutan dikhawatirkan sogok menyogok yang merugikan Masyarakat terjadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa penghapusan tahap pra penuntutan tidak mengorbankan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.